BENGKULU, OKUTIMUR.CO – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat salah seorang anggota KPU di Kabupaten Kaur, Bengkulu setelah diputuskan dalam sidang pelanggaran kode etik di Ruang Sidang DKPP pada Rabu (3/10/2021).
perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) nomor 156-PKE-DKPP/VII/2021 oleh Majelis DKPP
Sidang yang dipimpin Ketua Majelis, Prof. Teguh Prasetyo menyampaikan“Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Meixxy Rismanto, selaku Anggota KPU Kabupaten Kaur sejak Putusan ini dibacakan,”
Teradu terbukti melakukan tindakan yang mencoreng harkat dan martabat dirinya dan lembaga penyelenggara Pemilu dengan cara mempertontonkan aktivitas seksual secara telanjang melalui panggilan video asusila (video call sex).
Dalam sidang pemeriksaan, Teradu mengakui wajah dan kalung yang digunakan oleh laki-laki dalam rekaman video adalah miliknya yang dilakukannya saat melakukan tugas kedinasan.
Seharusnya Teradu dengan segera menghentikan atau menutup pesan (chat), telepon (phone) atau panggilan video (video call) yang tidak wajar berisi konten asusila,”Sambung Didik Supriyanto, S.IP., MIP Anggota DKPP.
Sementara Anggota DKPP, Pramono Ubaid Tanthowi memberikan pendapat berbeda ( Menurutnya, Teradu juga tidak memiliki niat jahat dan perbuatan tersebut bukan inisiatif Teradu seharusnya dijatuhi hukuman pembinaan, bukan penghentian.
Pramono menilai Teradu adalah korban dari sarana digital sejenis phone sex. Teradu merasa dijebak oleh jaringan sindikat profesional yang biasanya mengancam akan menyebarkan video atau foto hasil rekaman jika permintaan uang tidak dipenuhi.
Pramono juga mengatakan video yang beredar merupakan hasil editan dari rekaman yang berdurasi lebih panjang. Dalam video itu dinarasikan Teradu seolah-olah menikmati tayangan video tersebut yang berdurasi 1 menit 15 detik.
“Perlu dipertimbangkan tidak semua orang memiliki kepekaan atau kewaspadaan yang tinggi dalam menghadapi kejahatan dunia maya seperti phone sex. Sehingga diperlukan adalah pemberian sanksi yang masih mengandung unsur pembinaan, bukan sanksi yang tidak lagi memberi kesempatan kepada Teradu untuk memperbaiki diri,” pungkasnya. [HMS/R10]